PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR :  14  TAHUN 2001

Dibuat dengan pertimbangan, bahwa semakin meluasnya penyelenggaraan pelayanan informasi di daerah, maka perlu diatur ketentuan pengawasan, pengendalian,dan pengaturan film (Vidio, VCD, dan LD ) serta pelayanan internet dengan Peraturan Daerah

KETENTUAN UMUM ( PASAL 1  ( ayat d )
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi adalah media yang menurut bentuk dan arahnya, ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu jasa, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu jasa yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah

KETENTUAN UMUM ( PASAL 1  ( ayat e )
Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi ( SIUPI ) diberikan Pemerintah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan informasi dan promosi di suatu tempat tertentu

KETENTUAN UMUM ( PASAL 1  ( ayat f )
Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi adalah semua pelaksanaan pembinaan, penertiban dan pengawasan usaha perfilman, sensor film dan rekaman video, VCD, LD, DVD, dan pelayanan internet

KETENTUAN UMUM ( PASAL 1  ( ayat g )
- Tim Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan  Pelayanan Informasi dan Promosi dibentuk Kepala Daerah  yang beranggotakan instansi terkait di Daerah.
- Tim bertugas membantu Kepala Daerah melakukan  pengawasan dan pengendalian, monitoring, pengaturan  peredaran film dan rekaman serta pengawasan dan  pengendalian pelayanan jasa internet

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI ( PASAL 2 )
Dengan Nama Izin Usaha Penyelenggaraan Informasi dan  Promosi dipungut pembayaran atas pemberian izin untuk  penyelenggaraan informasi dan promosi

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI  (  PASAL 3 )
Obyek izin usaha adalah pemberian izin untuk melakukan penyelenggaraan informasi dan promosi, di :
a. Gedung Bioskop
b. Rental Video / VCD
c. Promosi di Mall
d. Di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
 

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI  (  PASAL 4  )
Subyek Izin Usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penyelenggaraan informasi dan promosi


TATA CARA DAN BATAS WAKTU PERIZINAN ( pasal 5  ( ayat 1 )
Tata Cara Perizinan adalah orang atau badan usaha dengan ketentuan :
a. Mengisi blanko permohonan
b. Photo copy KTP
c. Pas photo ukuran  4 x 6
d. Rekomendasi dari instansi Teknis terkait

 
 
TATA CARA DAN BATAS WAKTU PERIZINAN ( PASAL 5  ( AYAT 2 )
Batas waktu perizinan untuk jenis usaha dibedakan berdasarkan klasifikasi usaha, seperti :
a. Usaha penyiaran radio, berlaku selama 1 (satu) tahun dstnya.
b. Usaha peredaran film, berlaku selama 1 (satu) tahun dstnya.
c. Usaha mendirikn siaran televisi, berlaku selama 1 (satu) tahun dstnya.
d. Penyelenggaraan pameran dan promosi yang bergerak dalam bidang pameran maupun promosi di tempat tertentu (arena promosi / lapangan terbuka /ruangan tertutup) masa berlaku 1 (satu) tahun, dstnya
e.Usaha mendirikan penerbitan, berlaku izin selama 1 (satu) tahun dstnya.
f. Usaha mendirikan bioskop, berlaku izin selama 1 (satu) tahun dstny.
g. Untuk usaha kegiatan perfilman dalam bidang peredaran film, baik penjualan maupun penyewaan video, VCD, LD,    DVD dan sejenisnya, berlaku izin selama 1(satu) tahun dstnya.
h. Usaha pelayanan jasa internet (menjual maupun sebagai sumber data yang dibutuhkan masyarakat, serta media usaha pada khususnya, berlaku izin selama 1 (satu) tahun dstnya dapat diperpanjang kembali


PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI  ( Pasal 6 ) :
a. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya biaya administrasi    didasarkan pada tujuan untuk membina menertibkan pelaksanaan usaha  penyelenggaraan pelayanan jasa informasi dan promosi.

b. Biaya sebagaimana dimaksud meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi  dalam rangka pengendalian dan pengawasan

STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI ( PASAL 7  ( AYAT 1 ) :
STRUKTUR BIAYA ADMINISTRASI BERDASARKAN JENIS USAHA PENYELENGGARAAN PELAYANAN  JASA  INFORMASI DAN PROMOSI


STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI ( PASAL 7  ( AYAT 2 ) :
STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI BERDASARKAN JENIS USAHA  PENYELENGGARAAN  PELAYANAN  JASA  INFORMASI  DAN  PROMOSI,
ADALAH :
a. Mendirikan usaha penyiaran radio di daerah ………Rp. 100.000,- / tahun
b. Mendirikan usaha peredaran film di daerah ………..Rp. 250.000,- / tahun
c. Mendirikan usaha siaran televisi di daerah ……...…Rp. 500.000,- / tahun
d. Penyelenggaraan pameran dan promosi ……………Rp. 250.000,- / tahun
e. Mendirikan usaha penerbitan di daerah ……….…...Rp. 150.000,- / tahun
f. Mendirikan usaha bioskop di daerah ………………Rp. 250.000,- / tahun
g. Mendirikan usaha perfilman dalam bidang peredaran film, baik penjualan maupun  penyewaan Video, VCD, LD, DVD, dan sejenisnya di daerah Rp. 150.000,- / tahun.
h. Mendirikan usaha pelayanan jasa internet …………Rp. 150.000,-


WILAYAH PEMUNGUTAN ( pasal 8 )
Retribusi dipungut di wilayah Kota Samarinda


TATA CARA PEMUNGUTAN ( pasal 9 )
a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
b. Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah
c. Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan


TATA CARA PEMBAYARAN ( pasal 10 )
a. Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi
b. Retribusi terutang dilunasi selambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan


TATA CARA PENAGIHAN ( pasal 11 )
a. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran / Peringatan /Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi      retribusi yang terutang
c. Surat Teguran dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI (  Pasal  12  )
a. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan  dan pembebasan retribusi
b. Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi dimaksud  dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusahan kecil untuk mengangsur
c. Pembebasan retribusi dimaksud diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, atau kerusuhan
d. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

KADALUARSA  (  Pasal 13  )
1. Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi

2. Kadaluarsa penagihan retribusi dimaksud tertangguh apabila :
    a.Diterbitkan Surat Teguran
    b.Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

3. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan


PENGAWASAN  (  Pasal 14  )
Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini


KETENTUAN PIDANA  (  Pasal 15  )
1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu  untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Tindak pidana pada ayat (1) adalah pelanggaran

PENYIDIKAN  (  Pasal 16  ( ayat 1 )
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan  penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah


WEWENANG PENYIDIK  ( PASAL 16  ( AYAT 2 )
a. Menerima, mancari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan  tindak pidana di  bidang Retribusi Daerah
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan  tindak  pidana di bidang Retribusi Daerah
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak  pidana di bidang Retribusi Daerah
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen dari orang pribadi atau badan serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di  bidang Perpajakan Daerah
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang  dibawa sebagaimana dimaksud huruf e  di atas
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi
j. Menghentikan penyidikan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan


PENYIDIKAN  (  Pasal 16  (ayat 3 )
Pejabat Pegawai Negeri Sipil  sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada penuntut umum
   

KETENTUAN PENUTUP  (  Pasal 17  )
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah 

KETENTUAN PENUTUP  (  Pasal 18  )
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda